Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kembali menegur Pemkab Maros yang telah empat tahun berturutturut meraih predikat disclaimer dalam laporan keuangan daerahnya. Peringatan keras tersebut disampikan dilontarkan oleh anggota BPK-RI Rizal Djalil saat mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sulsel di Gedung Sangiangseri di Kompleks Rujab Gubernur Sulsel kemarin. “Maros itu gak ketulungan disclaimernya, sudah empat tahun berturut-turut.”

“Saya minta bupatinya untuk berkoordinasi dengan sekprov dan inspektorat provinsi, serta BPKP Sulsel untuk segera memperbaiki persoalan di Maros,” ungkapnya di Makassar kemarin. Selain Maros, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo juga tidak luput dari teguran BPK-RI. Kota ini juga sejak 2009 lalu meraih predikat disclaimer dari segi pengelolaan keuangan daerahnya dan pertanggungjawaban pemakaian kas daerahnya.

Dengan masih adanya dua kabupaten/kota di Sulsel yang mendapatkan disclaimer, hal ini bisa menjadi pengganjal bagi Pemprov Sulsel untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Rizal Djalil mengharapkan, dengan pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata nasional ke depan makin bagus. Terutama Maros dan Palopo yang harus sedapat mungkin memperbaiki pertanggungjawaban laporan keuangannya. “Kedatangan kami kesini (Sulsel) ini kan salah satu warning yang kesekian kalinya terhadap Maros dan Palopo untuk menyelesaikan permasalahannya dengan koordinasi pemprov,”ujarnya.

BPK-RI juga mengevaluasi tindak lanjut laporan keuangan Sulsel pada tahun 2009 lalu.Dimana sebagian besar persoalan berupa aset yang diminta diperbaiki pertanggungjawabannya. Dia menekankan, Sulsel merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Tanah Air yang pertama kali dikunjungi oleh tim BPK, sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua pekan lalu. “Bapak Presiden meminta kita utamakan pencegahan penyimpangan dan kita menjelaskan tentang seluruh peraturan yang terkait tata kelola keuangan negara,”bebernya.

Saat disinggung mengenai persoalan aset negara yang masih menjadi kendala di Sulsel, BPK mencontohkan mengenai dibangunnya sejumlah puskesmas di beberapa kabupaten/kota. Namun belakangan, dokumen persuratannya tidak bisa dipertanggung jawabkan.“ Persoalan aset ini juga ikut mempengaruhi penilaiannya opini terhadapn dua daerah tadi (Maros dan Palopo),”kata Rizal. Sementara itu, Sekprov Sulsel A Muallim yang mewakili Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpon menyebutkan, target Sulsel ke depannya adalah laporan keuangan dengan wajar tanpa persyaratan (WTP).

Karena itu, dia meminta seluruh daerah, utamanya Maros dan Palopo untuk memperbaiki keuangan keuangannya. “Kita disarankan mengambil langkahlangkah untuk mencari jalan keluar agar kedua daerah ini bebas dari disclaimer,”ungkapnya. Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo juga pernah mengancam menarik tim inspektorat dari Kab Maros apabila daerah ini kembali meraih predikat disclaimer. Bahkan, gubernur siap menanggalkan jabatan anak buahnya yang dianggap gagal untuk menempatkan Sulsel pada predikat WTP.

Sementara itu, Wabup Maros Harmil Mattotorang berdalih bahwa predikat empat tahun berturutturut tersebut didapatkan sebelum dirinya memimpin di Kabupaten Maros.“Itu masa lalu.Kita sekarang sudah mulai membenahinya. Teguran dari BPK-RI ini akan jadi acuanbagikamiuntuklebihbaik. Itu jugaperhatianagarkamibisakeluar dari predikat disclaimer,”katanya. Demikian catatan online Sapu Jagat tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel