Sistem Participating Interest (PI)

Sistem Participating Interest (PI) dalam pengelolaan minyak di kawasan Blok Cepu perlu dievaluasi. Sebab, model seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah M Riza Kurniawan mengatakan, selama ini pengelolaan minyak itu memakai lahan yang berada di Jawa Tengah. “Jadi tidak perlu pakai model PI. Langsung saja pakai sistem bagi hasil, karena kita punya lahan,” ungkapnya kemarin.

Menurut Riza, sistem PI itu bisa membebani anggaran daerah. Sebab, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemkab Blora harus mengeluarkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu.“Padahal, kebutuhan lain untuk masyarakat juga masih banyak,” ujarnya. Seperti diketahui, selama ini, pengelolaan Blok Cepu dimiliki empat daerah masingmasing Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Kabupaten Bojonegoro dan Blora.

Keempat pemerintahan itu sepakat untuk melakukan penyertaan modal dengan proses PI sebesar 10%. Pemprov Jateng melalui PT SPHC mendapat alokasi 1,09%, sementara Kabupaten Blora melalui PT Blora Patra Gas Hulu (BPGH) memperoleh alokasi 2,18%.

Untuk Pemprov Jawa Timur melalui PT Petro Gas Jatim Cendana Utama (PGJCU) mendapat alokasi 2,24%, serta Bojonegoro dengan PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) memperoleh alokasi 4,48%. Dengan adanya kesepakatan itu, Pemprov Jateng mengeluarkan anggaran untuk investasi sekitar Rp100 miliar. Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Alfasadun tak memungkiri, kontribusi dari pengelolaan blok Cepu untuk Jawa Tengah dinilai masih belum optimal. Demikian catatan online Sapu Jagat tentang Sistem Participating Interest (PI).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel