saling lempar tanggung jawab

Terdakwa korupsi rehabilitasi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, yakni Kepala Dinas PU Ridwan Muhadir dan Kabid Bangunan Tajuddin Lamase, saling lempar tanggung jawab atas kerugian negara Rp14 miliar.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi kemarin, Ridwan Muhadir menyudutkan Tajuddin Lamase yang menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar. Menurutnya, dalam proyek tersebut,dia telah melimpahkan seluruh wewenang kepada PPTK. Dengan begitu, jika ada akibat hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

“Dakwaan jaksa terhadap Ridwan dianggap tidak tepat karena mengandung cacat atau kekeliruan error in persona. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah PPTK karena telah menerima wewenang dari kadis selaku atasan,” ungkap Ridwan Muhadir dalam nota keberatan yang dibacakan penasihat hukumnya,Faisal Silenang, kemarin. Sehari sebelumnya, dalam pembacaan eksepsi,Kabid Bangunan Dinas PU Makassar Tajuddin Lammase menyatakan, hanya menjalankan tugas dalam proyek tersebut.

PPTK hanya menjalankan tugas sesuai petunjuk kuasa pengguna anggaran (KPA), yakni Kepala Dinas PU Ridwan Muhadir. “KPA telah melimpahkan wewenang ke PPTK sehingga jika ada masalah, penanggung jawab sepenuhnya PPTK sebagai penerima wewenang. Itu berdasarkan PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ungkapnya saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Andi Makkasau.

Fungsi PPTK, di antaranya mengendalikan pelaksana kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran. Selain dakwaan yang cacat,dia menganggap penilaian jaksa soal nilai kerugian negara tidak jelas. “Jadi terdakwa tidak ada hubungannya, dakwaan jaksa kami anggap cacat,”pungkasnya.

Mendengar eksepsi Ridwan, jaksa penuntut umum Achmad Jaya akan mengajukan jawaban atas keberatan terdakwa.Hanya,Achmad meminta waktu satu pekan sebelum membacakan di hadapan persidangan. Majelis hakim pun menerima permintaan jaksa dan akan melanjutkan persidangan untuk mendengar jawaban jaksa,Senin (9/5).

Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) No 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu,situasi ruangan sidang agak berbeda dengan sebelumnya. Jumlah pengunjung yang tidak lain adalah simpatisan Ridwan Muhadir, mulai berkurang. Demikian catatan online Sapu Jagat tentang saling lempar tanggung jawab.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel