sebagai identitas pegawai

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan mengganti kartu pegawai (karpeg) model lama dengan kartu pegawai elektronik (KPE) dan diberlakukan tahun ini. Selain berfungsi sebagai identitas pegawai, KPE sekaligus menjadi kartu ATM Bank Sulsel. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar Sittiara mengatakan, KPE yang diklaim pertama kali diterapkan di Sulsel ini sudah mendapat persetujuan lisan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pemkot sisa menunggu petunjuk teknis penggantian dan penerapan KPE.

“BKN pada prinsipnya sangat merespons baik KPE.Pemkot sisa menunggu persetujuan tertulis. Setelah itu, kami akan melakukan studi banding ke kota yang sudah menerapkan, seperti Surabaya, sebelum diimplementasikan ke Makassar,” ungkap dia kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Selain berfungsi sebagai karpeg dan ATM, KPE tersebut juga diusahakan dijadikan kartu kredit yang bisa mempermudah para PNS, tanpa repotrepot lagi mengurus ke bank lain.

“Bukan hanya itu, ke depan kemungkinan itu sekaligus kartu absen pegawai setiap hari kerja. Jadi intinya,KPE ini bakal menjadi kartu multifungsi dan semakin mempermudah pegawai,”paparnya. Kasubid Kepangkatan dan Mutasi BKD Sofyan menambahkan, pembuatan kartu ini kemungkinan besar menggandeng Bank Sulsel dengan pertimbangan gaji bulanan para PNS selama ini masuk di bank pemerintah provinsi tersebut.

“Ada penawaran yang masuk dari BRI. Namun, Bank Sulsel yang paling berpeluang atau kami respons karena alasan itu tadi. Teknisnya kami terus godok, termasuk pemanfaatannya,” papar dia saat melaporkan perkembangan KPE ke Sittiara. Menanggapi rencana tersebut, staf Humas Pemkot Muhammad Hamzah mengaku sangat merespons gagasan BKD karena dianggap bisa membantu ke depan.

Apalagi,bila hal itu bisa dijadikan ATM dan kartu kredit. “Ini tentu kabar yang menggembirakan bagi kami karena kartu ini bisa multifungsi. Mudah- mudahansecepatnya bisadirealisasikan ke semua PNS,”tandas dia saat dimintai tanggapan.

Jumlah PNS di lingkup Pemkot Makassar hingga saat ini tercatat sekitar 15.000 orang yang terdiri atas pegawai di sekretariat daerah, tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru, serta pegawai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Semua pegawai yang berstatus PNS ini akan dibagikan KPE secara serentak dalam waktu dekat, apabila sudah ada persetujuan tertulis BKN. Demikian catatan online Sapu Jagat tentang sebagai identitas pegawai.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel