Surat keputusan (SK)

Surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2010 lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum bisa diterbitkan.Penyebabnya, nomor induk pegawai (NIP) belum diproses Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. PadahalsesuaijanjiPemkot, SK tersebut sudah bisa dibagikan ke 209 CPNS awal bulan ini.

Selain itu,Badan Kepegawaian Negara(BKN) RegionalIVtelah memberikan persetujuannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar Sittiara mengakui, penerbitan SK itu sisa menunggu tanda tangan wali kota, sebelum diserahterimakan ke semua CPNS formasi 2010.

“Memang sisa menunggu saja tanda tangan wali kota.Kalau sudah ada,kami akan langsung serahkan ke semua CPNS,”ujar Sittiara kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin. Kendati masih terkendala tanda tangan wali kota, Sittiara memastikan berkas CPNS yang dinyatakan lulus tidak ada masalah lagi dan sisa menunggu penyerahan SK-nya.

“Tergantung kesiapan dan waktu wali kota.Bisa saja besok (hari ini),atau pekan depan.Sekali lagi,itu semua sudah diproses dan sisa menghadap ke Pak Wali,”katanya. Disinggung pengganti CPNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu Universitas Negeri Makassar (UNM), dia mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan ke BKN untuk selanjutnya diproses dan dibuatkan NIP seperti 209 CPNS lainnya.

Hanya, CPNS yang diusulkan itu dipastikan penerimaan SK-nya tidak bersamaan dengan penyerahan ke CPNS lain dengan alasan prosesnya sudah berjalan dari dulu. Terkait penerimaan CPNS 2011, pihaknya sudah mengirimkan data tentang kondisi pegawai di Makassar. Dia berharap BKN maupun Kemenpan bisa memberikan jatah atau kuota sesuai kebutuhan yang diprioritaskan.

“Awal tahun kami sudah sampaikan ke pusat.Kami tidak berbicara angka, tapi berdasarkan by setting pegawai. Inilah yang nanti digodok Kemenpan, berapa kekurangannya, termasuk yang pensiun,”paparnya. Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar Mustagfir Sabri mengharapkan, pengusulan CPNS nanti tetap memprioritaskan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang selama ini dianggap masih kurang.

“Kami sangat berharap kuota Makassar bisa bertambah dibandingkan 2010 yang hanya 210. Apalagi, kami masih kekurangan tenaga guru, khususnya di tingkat SD dan tenaga kesehatan.Makanya, ini harus kami prioritaskan,”tandas Moses, sapaan akrab Mustagfir, saat dimintai tanggapannya. Politikus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini menambahkan, Pemerintah Pusat sudah seharusnya memprioritaskan penambahan kuota di Makassar.

Dengan alasan jumlah penduduk dan sekolahnya jauh lebih banyak ketimbang daerah lain. “Di Makassar juga dari segi geografis memiliki banyak pulauyangberpenghuni. Inisemua harus diperhatikan pemerintah, baik tenaga kesehatan maupun pendidiknya, ”pungkasnya. Demikian catatan online Sapu Jagat tentang Surat keputusan (SK).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel