Menuntut PT Perkebunan Nusantara

Ratusan warga Kecamatan Pattallassang dan Parangloe, Kabupaten Gowa, menuntut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Takalar soal penggunaan lahan di Dusun Kasimburang, kemarin. Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL) Gowa Muh Rais Patta mengatakan, PTPN XIV Takalar tidak berhak lagi atas lahan tersebut.

Pasalnya, hak guna usaha (HGU) yang dimiliki berakhir tahun ini.Apalagi, eks perkebunan bambu bahan baku Pabrik Kertas Gowa sudah tidak ada lagi.“Pihak perusahaan tidak berhak atas lahan perkebunan tebu di sini karena HGU-nya berakhir,” tuturnya saat demo.

Warga mendemo PTPN XIV karena menilai perusahaan tebu tersebut tidak pernah memberikan kontribusi kepada warga setempat. Bahkan, PTPN terus memperluas lokasi perkebunan itu di Kabupaten Gowa dan Takalar. “Tuntutan warga sudah berlangsung sejak lama. Warga juga sudah menyampaikan ke pemerintah mulai desa sampai kecamatan, tapi belum ada jalan penyelesaian status kepe-milikan lahan tersebut,”kata dia.

Kemarahan warga semakin memuncak setelah melihat lokasi tersebut dijaga personel brimob bersenjata lengkap. “Wilayah di sini tidak kacau, kenapa ada personel brimob di Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang,”ujarnya. Unjuk rasa di lokasi lahan PTPN oleh ratusan warga terjadi sekitar pukul 12.00 Wita. Mereka juga mendesak personel brimob segera ditarik dari lokasi PTPN.

Kehadiran brimob membuat warga merasa diawasi dalam penanaman tebu di lokasi. “Meskipun kami bersengketa dengan PTPN, kami tidak mengharapkan kehadiran petugas bersenjata,” tuturnya di hadapan personel brimob. Atas tuntutan warga tersebut, PTPN menyepakati tidak menempatkan personel brimob lagi di lokasi.

Kesepakatan itu disaksikan pemerintah desa setempat. Setelah tuntutan tersebut dipenuhi, warga pun membubarkan diri. “Kami memberikan waktu dua hari. Jika personel brimob masih di lokasi, kami menganggap kesepakatan itu dilanggar. Kami akan menurunkan massa yang lebih banyak,” ungkapnya.

Perwakilan Brimob Polda Sulselbar Bripka Abd Rahman Santawi menyepakati tuntutan warga. “Kami menyekati tuntutan warga, asalkan mereka juga membubarkan diri dan tidak lagi menurunkan massa di lokasi lahan perkebunan tebu milik PTPN Takalar,” katanya seusai melakukan pertemuan dengan warga.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel