Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Palopo Hamiruddin, menyegel paksa dan mengosongkan tiga pos kehutanan. Hal itu dilakukan karena pos tersebut ditengarai sebagai sarang pungutan liar (pungli) oknum petugas kehutanan kepada pengusaha kayu yang memasuki wilayah Kota Palopo.

Penyegelan dilakukan Hamiruddin bersama sejumlah staf Dishutbun ketika inspeksi mendadak (sidak) ke tiga pos tersebut, dini hari kemarin. Tiga pos kehutanan yang ditutup paksa tersebut, yakni Pos Kehutanan Mancani, Lebang, dan Purangi.

“Setelah tiga pos kehutanan tersebut disegel, saya menarik seluruh personel kehutanan yang bertugas di pos tersebut. Saya juga menarik semua stempel yang dipergunakan di pos agar tidak disalahgunakan. Ini sesuai perintah Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng,” kata Hamiruddin kepada media di Palopo, kemarin. Tindakan Hamiruddin sebagai Plt Kadishutbun menutup dan mengosongkan tiga pos kehutanan tersebut, sempat ditentang dan diprotes personel kehutanan yang bertugas di Pos Mancani.

Para petugas kehutanan menolak penutupan dan pengosongan pos mereka. Mereka berdalih telah mengantongi surat tugas dari atasan sebelumnya, Zulkarnaen Abduh, untuk bertugas di pos kehutanan mengawasi distribusi kayu yang keluar masuk wilayah Kota Palopo. Namun, Hamiruddin bersikeras menutup pos Mancani. Bahkan, dia menyatakan, sejak Agustus 2011 lalu tidak ada lagi surat tugas untuk pengawasan di pos kehutanan yang diterbitkan, sehingga seluruh aktivitas di pos kehutanan ditutup dan dikosongkan.

Apalagi setelah memeriksa surat tugas para personel kehutanan, ternyata surat tugas tersebut telah kedaluwarsa sejak akhir Juli. Pos Mancani langsung ditutup dan dikosongkan. Hamiruddin menegaskan, setelah tiga pos kehutanan ditutup dan dikosongkan, seluruh personel kehutanan ditarik ke kantor Dishutbun untuk menunggu penugasan baru sesuai instruksi pimpinan.“Seluruh aktivitas petugas kehutanan di pos kehutanan dihentikan sementara waktu, sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan,”tegasnya.

Keberadaan petugas kehutanan yang bertugas di tiga pos tersebut, belakangan ini mulai meresahkan masyarakat, terutama para pengusaha kayu. Beberapa oknum petugas kehutanan tidak melakukan tugasnya mengawasi distribusi kayu keluar masuk Palopo, tetapi malah memungut uang dari sejumlah pengusaha kayu. “Saya telah lama menerima keluhan dari masyarakat soal pungli di tiga pos kehutanan itu, termasuk masyarakat melaporkan pungli kepada Wali Kota melalui SMS,”kata Hamiruddin.

Penutupan tiga pos kehutanan di pintu masuk Palopo di jalur utara, selatan, dan barat, tidak akan mempengaruhi pengawasan terhadap penebangan hutan dan distribusi kayu ilegal logging dari berbagai kawasan hutan lindung. Sebaliknya, penutupan tiga pos tersebut memberikan citra positif kepada jajaran Dishutbun Palopo. Penutupan dan pengosongan tiga pos kehutanan tersebut mendapat persetujuan Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng.

Bahkan, Wali Kota menerbitkan surat edaran Nomor 900/504/DPPKAD/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011, tentang penghentian pungutan pada pos kehutanan yang didasari UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel