Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan

Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan meminta agar Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat dihapuskan agar sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun. Selain itu UN SD juga dinilai hanya membuang-buang anggaran. Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Dr Halide mengemukakan, UN SD 2013 seharusnya sudah ditiadakan demi mengoptimalkan program wajib belajar sembilan tahun. Dia meminta agar Sulsel menjadi pelopor pendidikan dasar nasional yang berkualitas dengan efisien dengan menghapus UN SD.

“Saya dari dulu setuju konsep satu atap sehingga konsep wajib belajar sembilan tahun terpenuhi mulai dari kelas I-IX SD.Tidak perlu ada ujian SD, ujian akhir nanti pada kelas IX. Sistem ini akan menampung ide kelas akselerasi di mana anak yang pintar bisa lebih cepat masa belajarnya,” katanya di Makassar, akhir pekan lalu. Bahkan, kata dia, seharusnya UN SD tahun 2012 sudah ditiadakan, namun sudah terlanjur dipersiapkan.

Pemprov Sulsel bersama 24 pemeritah kabupaten/ kota punya kewenangan untuk meniadakan UN SD, meski Pemerintah Pusat masih melaksanakannya. “Sulsel harus menjadi pelopor wajib belajar sembilan tahun dengan meniadakan UN SD”. “Kita bisa, karena kita punya program pendidikan gratis,”katanya. Menurut Halide yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, keberadaan UN SD hanya menghambur-hamburkan anggaran.

“UN SD hanya membuang-buang anggaran sehingga harus dihapus. Ini juga untuk efisiensi pendidikan dasar. Di luar negeri itu, pendidikan dasar hanya satu kali ujian,”katanya. Pertimbangan lain bagi mantan Rektor Unifa Makassar ini, wajib belajar sembilan tahun akan memenuhi kewajiban hukum dan moral bagi guru- guru yang sudah bersertifikasi. Guru bersertifikasi diwajibkan mengajar minimal 20 jam per pekan, tetapi hal tersebut disangsikan terpenuhi jika seorang guru hanya mengajar di SD atau SMP saja.

Prof Halide juga mendukung empat SMPN satu atap di empat pulau berbeda di Kecamatan Ujung Tanah yang tiga hari lalu diresmikan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. SMP satu atap ini akan diajar oleh guru SD yang berada dalam satu gedung. Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Jafar Sodding sepakat dengan penghapusan UN SD karena selama ini menjadi beban bagi anak.

Ditegaskan, bahwa UN SD harus dievaluasi karena tidak memberikan efek positif terhadap kualitas pendidikan dasar. “Secara pribadi saya sangat setuju dengan itu. Bahkan bukan hanya UN SD, tetapi SMP juga, karena UN justru menjadi momok.Ini menjadi tanda tanya besar,kualitas anak yang dengan tidak ikut, karena ada yang pintar, tetapi tidak lulus. Saya pikir sebaiknya dikembalikan ke sekolah masing-masing, karena guru di sekolah yang paling tahu tentang kualitas anak,”kata Jafar,kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai UN hanya formalitas belaka, yang sudah sekian lama diberlakukan, namun tidak berdampak baik pada kemajuan dunia pendidikan yang berkarakter.“UN kadang jadi beban bagi anak, karena harus mengganti semuanya, termasuk seragam sekolah. Ini harus diubah, apalagi sudah ada pakar dari Dewan Pendidikan yang mendukung itu,”kata bakal calon Wali Kota Makassar ini.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Patabai Pabokori belum dapat dimintai tanggapannya terkait penghapusan UN SD 2013. Dia tidak mengangkat telepon selulernya saat dihubungi media. Demikian juga dengan pesan pendek (SMS) belum dibalas.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel